BACAGEH, Metro--Rapat tertutup pembahasan alokasi pinjaman daerah sebesar Rp20 miliar, antara DPRD dan Pemkot Metro pada Rabu 1 April 2026 disebut menjadi titik pecahnya tabir praktik “titipan proyek” di lingkaran para pemangku kewenangan daerah setempat.
Informasi yang dihimpun menyebut suasana rapat sempat memanas. Penjabat Sekda Kota Metro Kusbani, diduga sempat terpancing emosi usai menerima tekanan sejumlah anggota DPRD dalam rapat tersebut. Kondisi itu memicu momen “buka-bukaan” terkait dugaan titipan proyek Komisi II DPRD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam momen itu, Kusbani diduga melontarkan informasi bahwa Komisi II menitipkan proyek dan anggaran kegiatan di Disdikbud dengan nilai total lebih dari Rp2 miliar.
Baca juga: Pinjaman Daerah Diduga Dipakai Bayar THR DPRD
Plt Kadis Kominfotik Metro Deddy Hasmara—yang sebelumnya menjabat Sekretaris Disdikbud—disebut menjelaskan lebih rinci soal siapa saja oknum anggota DPRD yang menitipkan paket pekerjaan tersebut.
Namun, ketika konfirmasi, Pj. Sekda Kusbani memilih jawaban kabur. Dia tak secara tegas membenarkan ataupun membantah kabar “ledakan” informasi dalam rapat tertutup itu.
“Soal titipan itu, saya tidak tahu persis. Itu program masih zaman Pak Wahdi (Walikota Metro periode 2021-2026). Proses seperti itu jadi catatan bagi OPD dan TAPD, baik pemerintah maupun DPRD,” ujarnya singkat, Jumat (3-4-2026).
Meski mengelak mengetahui adanya titipan, Kusbani justru mengungkap fakta lain: beberapa anggota DPRD Metro diketahui pernah menjadi kontraktor sebelum menjabat legislatif.
“Kalau ada yang punya CV atau keluarga punya perusahaan, ya mungkin jadi sorotan. Itu isu yang tidak baik,” tambahnya.
Kusbani menegaskan dirinya tak pernah menerima titipan proyek selama menjabat.
“Semua kegiatan terbuka. Siapa pelaksana bisa dicek. Titipan? Saya belum pernah menerima,” tegasnya.
Dia juga meminta OPD bekerja lebih transparan dalam penyusunan kegiatan tahun anggaran 2026–2027.
“Pola ke depan harus sesuai aturan. Kalau ada yang minta tolong, ya kalau bisa dibantu, kalau tidak, ya tidak. Yang mengatur kegiatan bukan walikota atau TAPD,” cetusnya.
Di sisi lain, Plt Kadis Kominfotik Metro Deddy Hasmara, menyangkal keras seluruh isu terkait pengakuan dan buka-bukaan di rapat tersebut.
“Gak ada itu. Kemarin itu bahas peminjaman 20 M. Kami jelasin dari awal saja,” kata Deddy saat dihubungi via WhatsApp.
Ketika ditanya spesifik soal dugaan titipan proyek Komisi II tahun 2025 di Disdikbud, dia kembali menepis.
“Saya tidak mau mengada-ada. Gak mau keluarkan statement soal proyek itu,” elaknya.
“Rapat itu murni evaluasi sesuai undangan dewan. Bahas peminjaman 20 M saja,” tegasnya. (**)
Laporan: Tim Bacageh
Editor: Nizar
Berikan Komentar