BACAGEH, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen mengubah pola penyaluran bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). CSR tidak lagi dipandang sebatas bantuan perusahaan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, program CSR dunia usaha harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah. Langkah itu dinilai penting, agar kontribusi perusahaan memberi dampak lebih besar, terarah, dan berkelanjutan.
“Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,” kata Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program CSR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8-10-2026).
Mirza menegaskan, pembangunan Lampung tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Keterbatasan fiskal membuat kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kebutuhan strategis.
Terlebih, aktivitas ekonomi Lampung banyak digerakkan sektor swasta. Ekonomi Lampung pada tahun 2025 tumbuh 5,28 persen, antara lain ditopang sektor: pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi.
Karena itu, Pemprov Lampung mendorong penyatuan program pemerintah dengan kekuatan dunia usaha.
Salah satunya melalui program Desaku Maju. Program tersebut mencakup penyediaan pupuk hayati cair (PHC), bed dryer, penguatan vokasi, pengembangan BUMDes dan koperasi, hingga pembangunan jalan desa.
Pemprov menargetkan penggunaan PHC mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekitar 15-20 persen. Dukungan dunia usaha dapat diarahkan untuk melengkapi program tersebut, seperti bantuan mesin pakan dan DOC ayam.
“Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan,” tegas Mirza.
Pemprov juga membuka ruang lebih luas bagi dunia usaha dalam pengembangan desa wisata budaya. Sejumlah desa budaya telah dipilih untuk diperkuat melalui pengembangan identitas, sejarah, produk masyarakat dan ekonomi kreatif berbasis budaya.
Untuk memastikan arah kolaborasi lebih jelas, Pemprov Lampung telah menyusun Planbook CSR 2026-2030. Dokumen tersebut menjadi acuan, agar program CSR dunia usaha sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Planbook tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat keterpaduan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan CSR.
Pemprov Lampung, kata Mirza, akan menyiapkan arah pembangunan, data, regulasi dan fasilitasi. Dunia usaha berkontribusi melalui sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan dan program CSR.
“Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurut Mirza, pola tersebut sejalan dengan nilai Sakai Sambayan—salah satu falsafah hidup masyarakat Lampung. Pemerintah dan dunia usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak dalam satu arah untuk memperbesar dampak pembangunan.
“Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR,” terangnya.
Pemprov Lampung pun mengajak dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kemitraan. Targetnya, menjadikan CSR lebih terarah dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan serta masyarakat Lampung. (**)
Berikan Komentar