BACAGEH, Kotabumi--Rencana Pemkab Lampung Utara (Lampura) mengajukan pinjaman daerah Rp150 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus mendapat dukungan. Setelah Badan Anggaran DPRD dan petinggi partai politik, kini dukungan datang dari tokoh masyarakat sekaligus mantan birokrat senior, Fauzi Hasan.
Fauzi menilai langkah pemerintah daerah mengambil pinjaman merupakan hal wajar, selama digunakan untuk kebutuhan prioritas dan dikelola secara terukur. Menurut mantan Wakil Bupati Tulangbawang Barat itu, banyak daerah saat ini terjepit keterbatasan anggaran, sementara kebutuhan pembangunan terus mendesak.
“Semua daerah sekarang kesulitan anggaran. Kalau pemerintah tidak berani ambil langkah, daerah bisa stagnan. Kalau stagnan, artinya mundur,” kata Fauzi, Rabu (20-5-2026).
Dia juga menyoroti kondisi jalan rusak di Lampura ang dinilai tidak bisa terus dibiarkan. Menurutnya, penundaan perbaikan justru akan memperbesar kerusakan dan membengkakkan biaya di masa depan. “Kalau sekarang tidak diperbaiki, setahun lagi lubangnya makin parah. Biaya perbaikannya juga makin besar. Itu namanya kemunduran,” terangnya.
Meski mendukung pinjaman daerah, Fauzi mengingatkan agar penggunaannya tetap terkendali, tepat sasaran, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Boleh pinjam, tapi harus jelas arahnya. Jangan sampai utang besar, hasilnya tidak dirasakan rakyat,” tegasnya.
Fauzi juga mendorong pemerintah daerah dan DPRD menggandeng perusahaan-perusahaan di Lampura untuk ikut membantu penanganan jalan rusak, di luar skema CSR. “Perusahaan juga harus diajak gotong royong. Jalan ini dipakai bersama dan menyangkut kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan tokoh masyarakat Lampung Utara Ansyori Sabak. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan solusi nyata ketimbang perdebatan politik soal sumber pembiayaan. “Rakyat tidak terlalu peduli uangnya dari mana. Yang penting jalan rusak segera diperbaiki,” kata Ansyori.
Baca juga: Meruncing ke Elite Parpol
Dia bahkan mempertanyakan sikap anggota DPRD dari partai pengusung kepala daerah yang menolak rencana pinjaman tersebut, padahal pembangunan infrastruktur dinilai sudah mendesak.
Menurut Ansyori, perdebatan politik jangan sampai menghambat pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian. “Bagaimana harga singkong, jagung, dan beras bisa bagus kalau jalannya rusak? Ongkos angkut naik, distribusi terganggu. Kalau dibiarkan, kerusakan makin parah dan biaya perbaikannya makin besar,” tandasnya. (**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar