BACAGEH, Kotabumi--Polemik rencana pinjaman daerah Rp150 miliar oleh Pemkab Lampung Utara (Lampura) ke PT Sarana Multi Infrastruktur, mulai memanas dan menyeret dinamika politik di DPRD.
Ketua Tim Transisi Hamartoni-Romli, Dr. Suwardi, meminta perbedaan sikap di internal koalisi tidak diumbar ke ruang publik hingga memicu kegaduhan politik.
Suwardi menyoroti adanya fraksi koalisi pendukung pemerintah yang justru menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap rencana pinjaman tersebut. Menurutnya, persoalan strategis seperti utang daerah seharusnya dibahas lebih dulu di meja internal koalisi bersama pemerintah daerah, bukan dipertontonkan ke publik.
“Kalau memang ada perbedaan pandangan, selesaikan dulu secara internal. Duduk bersama, kaji bersama, agar arah penggunaan pinjaman benar-benar jelas untuk kepentingan pembangunan,” tegas Suwardi, Minggu (17-5-2026).
Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kotabumi itu menilai, kondisi fiskal Lampura saat ini belum cukup kuat untuk menuntaskan persoalan infrastruktur dengan hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara kerusakan jalan kabupaten yang lama menjadi keluhan masyarakat, membutuhkan anggaran besar.
Menurut dia, nilai pinjaman Rp150 miliar bahkan belum mampu menutup seluruh kebutuhan perbaikan jalan di Lampura.
“Kalau hanya berharap APBD murni, perbaikan jalan akan berjalan lambat. Padahal masyarakat butuh akses jalan yang layak untuk menopang aktivitas ekonomi sehari-hari,” terangnya.
Suwardi juga mengingatkan polemik yang terus digoreng di ruang publik berpotensi memunculkan opini liar dan memperkeruh situasi politik daerah. Dia menyinggung munculnya seruan aksi demonstrasi penolakan pinjaman yang dijadwalkan berlangsung 21 Mei 2026 di DPRD Lampura.
Menurutnya, kegaduhan itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyerang pemerintahan Hamartoni-Romli di tengah upaya percepatan pembangunan daerah.
Dia menegaskan pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi barang, membuka akses investasi, memperkuat UMKM, hingga menghubungkan wilayah terpencil.
“Ketika konektivitas membaik, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Jalan bukan sekadar aspal, tapi urat nadi pertumbuhan daerah,” tegasnya.
Karena itu, Suwardi meminta DPRD mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah selama skema pembiayaan dilakukan secara transparan, terukur, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Polemik pinjaman daerah itu, kini memecah sikap fraksi di DPRD Lampura. Fraksi Gerindra dan Demokrat menolak keras rencana pinjaman tersebut dan meminta pengkajian ulang.
Fraksi Golkar mengusulkan nilai pinjaman dibatasi maksimal Rp80 miliar, sementara Fraksi PDIP menyatakan dukungan penuh demi percepatan pembangunan infrastruktur. (**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar