BACAGEH, Bandarlampung--Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang Mei 2026, terbukti berhasil memangkas belanja operasional hingga Rp236.276.680 hanya dalam satu bulan. Jika konsisten diterapkan, efisiensi anggaran diproyeksikan menembus Rp2,5 miliar dalam setahun.
Kepala Biro Organisasi Setprov Lampung Hery Sadli mengatakan, hasil penghitungan efisiensi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah rampung dan resmi dilaporkan kepada pemerintah pusat.
"Penghitungannya sudah selesai dan telah ditandatangani gubernur. Laporan efisiensi dari seluruh OPD pemprov maupun kabupaten/kota, sudah kami kirimkan sebagai laporan rutin bulanan," kata Hery, Selasa (26-5-2026).
Dari total penghematan Rp236,27 juta, porsi terbesar berasal dari operasional pegawai sebesar Rp102.788.019, disusul penghematan BBM Rp85.520.467, listrik Rp47.237.003, air Rp593.200, dan komunikasi Rp138.001.
Menurut Hery, angka tersebut masih berpotensi meningkat apabila seluruh OPD konsisten menjalankan pola kerja hemat energi selama WFH. Bahkan, dalam setahun efisiensi diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 miliar.
"Dana hasil efisiensi ini bahkan bisa membiayai anggaran dua biro di Pemprov Lampung," katanya.
Dia menegaskan, tujuan utama WFH bukan sekadar memberi fleksibilitas bekerja, melainkan mendukung program nasional penghematan energi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, seluruh kepala OPD diminta mengoptimalkan penerapan WFH tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kinerja aparatur.
Hery juga mengingatkan pentingnya disiplin menghemat energi di kantor, mulai dari mematikan lampu, pendingin ruangan (AC), hingga komputer yang tidak digunakan.
"Ruangan yang masih bisa dihemat ya dihemat. Lampu dimatikan kalau tidak diperlukan, AC dan komputer juga begitu," terangnya.
Dia mengaku telah menerapkan pola tersebut di ruang kerjanya sendiri dengan hanya menyalakan fasilitas listrik saat benar-benar dibutuhkan.
Selain listrik, WFH juga dinilai mampu menekan konsumsi BBM karena mobilitas harian pegawai berkurang. "Esensinya mereka bekerja dari rumah, bukan keluyuran. Otomatis penggunaan BBM ikut turun," ungkapnya.
Menurut Hery, penurunan konsumsi BBM pegawai maupun tren pembelian BBM di SPBU selama masa WFH dapat menjadi indikator keberhasilan program efisiensi tersebut.
Laporan efisiensi dari seluruh OPD Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota akan terus dievaluasi setiap bulan sebelum disampaikan ke kementerian paling lambat tanggal 10.
"Ini program nasional yang harus dijalankan bersama. Harapannya efisiensi terus meningkat tanpa mengganggu kinerja pemerintahan," tutupnya. (**)
Berikan Komentar