BACAGEH, Lampung -- Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandarlampung setelah hujan deras mengguyur dalam waktu singkat pada Jumat (6/3/2026). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung, sedikitnya 38 titik di ibu kota Provinsi Lampung terdampak banjir.
Peristiwa tersebut juga menimbulkan korban jiwa. Dilaporkan dua orang meninggal dunia, sementara satu orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah terbawa arus banjir.
Menanggapi kejadian itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menyampaikan duka cita atas korban jiwa akibat bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bandarlampung.
“Saya turut berduka cita atas korban jiwa dalam musibah banjir ini. Tentu ini sangat kita sesalkan dan menjadi perhatian bersama agar ke depan kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Kostiana, Jumat (6/3/2026).
Kostiana yang juga anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Bandar Lampung menilai tingginya intensitas hujan dalam waktu singkat menjadi salah satu faktor pemicu banjir di berbagai titik.
“Memang hujannya tidak berlangsung lama, tetapi sangat deras. Berdasarkan laporan BPBD Lampung, banjir terjadi di 38 titik,” katanya.
Ia pun mengimbau Pemerintah Kota Bandar Lampung segera melakukan pembenahan infrastruktur, khususnya pada sistem drainase, guna meminimalisasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
“Kami mengimbau Pemkot Bandar Lampung untuk melakukan perbaikan infrastruktur, terutama drainase,” tegasnya.
Selain itu, Kostiana juga menyoroti minimnya kehadiran aparatur wilayah seperti lurah, camat, hingga ketua lingkungan dalam kegiatan reses anggota DPRD. Padahal, menurutnya, forum reses menjadi sarana penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
“Saat ini kami sedang masa reses di 11 titik, tetapi hanya dihadiri satu lurah. Bahkan dari satu lingkungan yang memiliki sekitar 15 RT, satu RT pun tidak hadir di lokasi kegiatan,” ungkapnya.
Menurut Kostiana, kehadiran aparatur wilayah sangat diperlukan agar mereka dapat mendengar langsung keluhan masyarakat, terutama terkait persoalan banjir yang banyak disampaikan warga.
“Ketika reses, kami turun untuk membantu pemerintah kota mencari solusi, termasuk soal perbaikan infrastruktur drainase. Keluhan masyarakat paling banyak soal banjir, baik karena drainase yang tidak memadai maupun gorong-gorong yang sempit sehingga luapan air tidak tertampung,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika aparatur wilayah hadir dalam kegiatan reses, maka koordinasi terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, termasuk memastikan apakah persoalan tersebut telah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kalau pamong setempat hadir, mereka bisa langsung mengetahui apakah keluhan masyarakat, termasuk soal banjir, sudah diusulkan dalam Musrenbang atau bagaimana tindak lanjutnya,” kata dia.
Kostiana berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memperhatikan kondisi Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi agar ke depan tidak lagi menjadi wilayah yang kerap dilanda banjir.
“Jadi sama-sama kita perhatikan ibu kota provinsi ini, yang seharusnya sudah aman dari banjir,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rencana kerja sama penanganan banjir antara Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Pesawaran yang sempat dibahas tahun lalu. Namun hingga kini program tersebut belum terealisasi.
“Kerja sama penanganan banjir antara Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran sebenarnya sudah dibahas tahun lalu, tetapi belum terlaksana. Insyaallah jika sudah berjalan, itu bisa membantu mengurangi banjir di Bandar Lampung,” tandasnya.
Laporan/Editor: Ardi Munthe
Berikan Komentar