BACAGEH, Kotabumi--Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Utara (Lampura) kian memanas. Program prioritas Presiden yang digadang-gadang untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar itu, dinilai jauh dari harapan.
Publik menyoroti kualitas menu MBG yang disajikan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menu disebut tidak konsisten dan dinilai belum memenuhi standar kelayakan gizi anak.
Ketua Komisi IV DPRD Lampura Imam Santosa, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Korwil Lampura dan Satgas MBG memperketat pengawasan.
“Harus ada jaminan standar gizi terpenuhi. SPPG wajib patuh SOP. Jika melanggar, beri sanksi tegas sampai pemutusan kontrak,” tegas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, Rabu (25-2-2026).
Dia meminta Korwil BGN dan Satgas segera merespons, agar program unggulan Presiden tidak kehilangan kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan.
Sebelumnya, distribusi MBG di SDS Soekarno-Hatta Kotabumi dihentikan sementara. Kepala sekolah, Umar Syarif Hidayatullah, mengambil langkah itu setelah menerima banyak keluhan wali murid terkait kualitas menu.
“MBG yang kami terima tidak sesuai. Banyak komplain dari wali murid. Kami hentikan sementara sampai ada perbaikan,” tegas Umar.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan SPPG Dapur Tanjung Harapan 1 yang selama ini memasok 512 paket per hari. Namun, respons yang diterima dinilai tidak solutif.
“Bukan minta maaf, malah kami seolah diminta keluar. Katanya, ‘Kalau tidak suka, silakan keluar’,” ujar Umar menirukan pernyataan petugas.
Kepala SPPG Dapur Tanjung Harapan 1 Dewi Safitri, membantah. Dia menyebut penghentian dilakukan sepihak tanpa koordinasi.
“Paket sudah kami distribusikan hari ini, tapi ditolak pihak sekolah tanpa pemberitahuan. Itu keputusan sepihak,” ujarnya melalui pesan WhatsApp. (**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar