BACAGEH, Kotaagung--Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, terkait tuntutan para tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Suaidi mengatakan, alokasi anggaran untuk membayar gaji PPPK, sama seperti ASN (aparatur sipil negara), menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Karena itu, lanjut dia, kebijakan untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK bergantung pada pemerintah pusat.
"Ya, kalau untuk pengangkatan seluruh tenaga honorer di Tanggamus, kita masih menunggu koordinasi dari pemerintah," kata Suaidi menanggapi aksi demonstrasi damai pegawai se-Indonesia di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3-1-2025).
Aksi para pegawai honorer tersebut menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi PPPK penuh waktu.
Suaidi menyebut, Pemkab Tanggamus membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp90 miliar, jika harus mengangakat seluruh tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu. Anggaran tersebut, harus dialokasikan setiap tahun dalam APBD.
"Untuk mengangkat 3.400 lebih pegawai honorer di Tanggamus, kita membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp90 miliar, dan ini bukan untuk satu kali. Tapi harus dianggarkan setiap tahun," terangnya.
Menurut dia, bisa saja pemkab mengusulkan seluruh pegawai honorer diangkat menjadi PPPK. Namun dengan catatan DAU Kabupaten Tanggamus harus mendapat tambahan, sesuai anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji PPPK.
"Kalau mau diangkat semua, maka DAU Kaupaten Tanggamus harus ditambah Rp90 miliar dari yang ada sekarang. Kalau tidak ada tambahan, ya kita tidak mampu,"ucapnya.
Terkait kemungkinan usulan pengangkatan PPPK tahun ini, dia belum bisa memastikannya. Pemkab Tanggamus menunggu arahan pemerintah pusat mengenai mekanisme pengangkatan pegawai honorer menjadi PPPK. "Pemkab, hanya menunggu apa yang menjadi keputusan pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kabupaten Tanggamus Sarjiyo mengatakan, pihaknya mengirim 15 orang perwakilan untuk mengikuti aksi demonstrasi damai di Jakarta.
"Keberangkatan kami ke Jakarta mewakili honorer R2 dan R3 di Tanggamus, untuk menyatukan suara bahwa kami semua siap diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu," tegas Sarjiyo.
Dia berharap, aksi damai tersebut dapat mengetuk hati para pemangku kebijakan di pusat, untuk mengangkat seluruh tenaga honorer, menjadi PPPK penuh waktu.
"Semoga, aksi damai ini bisa memberikan titik terang untuk nasib kami semua, bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu,"harapnya. (**)
Laporan: Denny
Editor: Nizar
Berikan Komentar