BACAGEH, Lampung-- Menyambut momentum pergantian tahun, Khilafatul Muslimin menyampaikan pandangannya terkait kemajemukan, persatuan bangsa, serta kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional. Pandangan tersebut disampaikan dalam Seminar bertajuk “Menakar Peran Khilafatul Muslimin dalam Membangun Negeri” yang diselenggarakan oleh Media Anak Negeri.
Juru Bicara Khilafatul Muslimin, Abu Salma, mengatakan pihaknya menyambut baik forum dialog publik tersebut sebagai ruang klarifikasi dan komunikasi terbuka antara Khilafatul Muslimin dengan masyarakat serta pemerintah.
“Bagi kami, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman sekaligus membangun jembatan komunikasi yang sehat dalam bingkai kebangsaan,” kata Abu Salma, kepada wartawan di Bandar Lampung, Senin (29/12).
Abu Salma menegaskan, konsep khilafah yang dipahami Khilafatul Muslimin kerap disalahartikan sebagai gerakan politik kekuasaan. Padahal, menurutnya, khilafah dimaknai sebagai wadah ukhuwah atau persaudaraan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara personal maupun berjamaah.
“Kami tidak memiliki niat sedikit pun untuk merongrong kedaulatan negara atau mengubah sistem politik yang ada di Indonesia,” tegasnya.
Terkait simbol negara, Abu Salma menegaskan bahwa penghormatan terhadap Bendera Merah Putih tidak bertentangan dengan keyakinan mereka.
“Memasang bendera Merah Putih tidak mengubah akidah kami. Itu sama halnya seperti masyarakat Lampung yang memakai simbol Siger sebagai identitas budaya, tanpa mengubah nilai keislamannya,” ujarnya.
Menurut Abu Salma, kontribusi Khilafatul Muslimin terhadap negeri tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek mental dan spiritual masyarakat.
“Selama puluhan tahun kami membina warga agar menjadi pribadi jujur, taat hukum, dan menjauhi kemaksiatan. Itu bagian dari kontribusi kami dalam mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” katanya.
Abu Salma juga menekankan bahwa Khilafatul Muslimin tidak bersikap eksklusif. Pihaknya terbuka terhadap dialog ilmiah dan akademis guna menguji gagasan secara objektif.
“Kami ingin membuktikan bahwa keberadaan kami adalah bagian dari kekayaan bangsa dalam bingkai kebhinekaan,” ucapnya.
Ia menilai, tema Membangun Negeri menjadi titik temu seluruh elemen bangsa. Menurutnya, persatuan nasional akan semakin kokoh apabila setiap kelompok diberikan ruang untuk menjelaskan jati dirinya tanpa prasangka dan stigmatisasi.
“Kami tidak hadir untuk bersaing dengan negara, melainkan mengisi ruang spiritualitas umat agar menjadi insan yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan Indonesia,” tandasnya.
Humas Khilafatul Muslimin, Ustaz Zulmar
Sementara itu, Humas Khilafatul Muslimin, Ustaz Zulmar, menepis anggapan bahwa Khilafatul Muslimin ingin mengubah ideologi Pancasila.
“Selama ini ada narasi yang menyebut kami ingin mengganti Pancasila. Itu pendapat sebagian orang. Karena itu, lebih baik langsung mendengar dari sumbernya,” kata Zulmar.
Ia menjelaskan, Khilafatul Muslimin merupakan bentuk jamaah dalam menjalankan perintah agama, sebagaimana ibadah salat dan puasa.
“Berjamaah itu perintah Allah. Berkhilafah bagi kami adalah ibadah, bukan gerakan politik,” jelasnya.
Zulmar menegaskan, tidak ada ajaran dalam Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan Pancasila.
“Kami warga negara Indonesia. Kami punya KTP, SIM, paspor. Itu bukti kami bagian dari negara ini. Bahkan pimpinan kami sudah menyatakan Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam,” ujarnya.
Menurut Zulmar, semangat kebersamaan dan kontribusi terhadap negara diwujudkan melalui berbagai aktivitas sosial, seperti pendirian pondok pesantren tanpa bantuan negara, bakti sosial, pengobatan gratis, hingga kegiatan bekam dan hijamah.
“Kami mencetak generasi Qur’ani, bukan hanya di Lampung, tapi juga di Aceh, Makassar, hingga Papua,” katanya.
Ia menegaskan, Khilafatul Muslimin menjunjung tinggi persatuan bangsa dan tidak bersifat eksklusif.
“Dalam Islam ada perintah persatuan. Di Pancasila juga ada Persatuan Indonesia. Jika-Pancasila dijalankan dengan benar, Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan maka tidak akan ada korupsi,” pungkasnya.
Laporan/Editor: Ardiansyah
Berikan Komentar