BACAGEH, Gedongtataan-- Pemerintah Kabupaten Pesawaran menargetkan angka penderita stunting turun menjadi 12,2 persen pada 2026. Sementara, total penderita atau prevalensi stunting di Pesawaran pada 2024 tercatat 15,5 persen.
Target 13,2 persen tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung yang menargetkan prevalensi 10,36 persen pada 2030.
Wakil Bupati Pesawaran, Anronius Muhammad Ali mengatakan untuk mewujudkan target tersebut, membutuhkan kerja sama lintas sektoral.
Hal itu diungkap oleh Wabup Anton saat membuka rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pesawaran. Rapat digelar di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedongtataan, Jumat (19-9-2025).
Wakil Bupati menyebut penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas, pemerintah desa, hingga elemen masyarakat.
Keterlibatan Puskesmas, bidan desa, hingga kader Posyandu dinilai sangat krusial dalam menelusuri dan menangani kasus balita berisiko stunting, seperti balita dengan berat badan stagnan, gizi buruk, TBC kronis, atau gangguan metabolisme.
“Isu stunting adalah isu strategis yang menyangkut masa depan generasi. Forum ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi penanganan stunting tepat sasaran, serta menghasilkan rencana aksi yang konkret,” ujar Wabup Pesawaran, Anton.
Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhytia Hidayat, memaparkan bahwa prevalensi stunting di Pesawaran pada 2024 tercatat 15,5 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang berada di angka 15,9 persen.
Pemkab Pesawaran menargetkan angka stunting turun menjadi 12,2 persen pada 2026. Target tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung yang menargetkan prevalensi 10,36 persen pada 2030.
“Untuk mencapai target ini, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Intervensi harus fokus pada lokus prioritas, menyasar balita berisiko stunting dan keluarga berisiko, serta dilakukan dengan kualitas yang terukur. Selain itu, pendampingan berjenjang dari kabupaten ke kecamatan hingga desa akan diperkuat dengan melibatkan mitra non-pemerintah,” jelas Adhytia.
Rakor juga membahas pentingnya memasukkan program penanganan stunting ke dalam RKPD dan Renja OPD. Hal ini untuk memastikan program tidak hanya berjalan di tahun berjalan, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah.
Kepala Dinas P3AP2KB, Maisuri, menambahkan bahwa Pemkab Pesawaran telah membentuk TPPS berdasarkan SK Bupati.
Tim ini bertugas mengintegrasikan berbagai intervensi dengan pendekatan tematik, spasial, serta penguatan kualitas pelaksanaan.
“Upaya ini tidak bisa hanya berhenti pada perencanaan. Pemantauan, evaluasi, dan penguatan kapasitas SDM juga menjadi faktor penentu keberhasilan,” ujar Maisuri.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Nur Asikin turut menjadi narasumber dalam rakor tersebut. Keduanya menekankan perlunya percepatan pelaksanaan aksi konvergensi yang didukung alokasi anggaran memadai serta pengisian data berkualitas pada sistem pelaporan berbasis web.
Sebagai langkah tindak lanjut, pendampingan akan dilakukan secara berjenjang. Pemerintah kabupaten menjadwalkan pendampingan khusus bagi kecamatan, sementara kecamatan akan mendampingi desa. Skema ini dirancang agar proses pencegahan stunting berjalan berkesinambungan, bukan hanya bersifat sementara.
Pendekatan tersebut juga akan diperkuat dengan menggandeng berbagai mitra non-pemerintah, seperti akademisi, organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga sektor swasta.
Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya, sekaligus memastikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Laporan/editor: Rifat Arif
Berikan Komentar