BACAGEH, Lampung Tengah-- Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin, Kabupaten Lampung Tengah, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap mereka.
Ironisnya, proyek jalan yang dibiayai menggunakan uang rakyat dengan nilai kontrak hampir Rp 15 miliar tersebut justru diduga bermasalah. Bahkan, hasil penyidikan menemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp 6,7 miliar.
Keempat tersangka masing-masing berinisial IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS selaku pelaksana pekerjaan, DEP yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta ES selaku konsultan pengawas.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
"Uang negara adalah amanat rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, cermat, dan akuntabel," kata Dr. Rita Susanti dalam keterangannya, Jumat (20-11).
Dia menegaskan, setiap langkah penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Proyek Jalan Rp 15 Miliar Diduga Dikorupsi
Perkara ini berkaitan dengan pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Proyek tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah dengan pagu anggaran Rp 15 miliar. Sementara nilai kontraknya mencapai Rp 14,935 miliar dan dikerjakan CV Gema Nusantara melalui mekanisme pengadaan elektronik atau e-purchasing.
Penyidikan perkara dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026.
Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa sebanyak 28 orang saksi serta menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Dari hasil penyidikan, ditemukan indikasi penyimpangan dalam dua tahapan pekerjaan. Pada proses pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing.
Sementara dalam pelaksanaan proyek, ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik jalan di lapangan.
Kerugian Negara Ditaksir Rp 6,7 Miliar, Empat Tersangka Ditahan

Empat tersangka ditahan Kejari Lampung Tengah terkait korupsi proyek jalan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, perkara tersebut mengindikasikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.744.764.246,90 atau sekitar Rp 6,7 miliar.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 November 2026, keempat orang tersebut langsung menjalani penahanan berdasarkan surat perintah penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka kini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih, Lampung Tengah.
Rita menegaskan, penegakan hukum dalam perkara korupsi bukan semata-mata bertujuan melakukan penindakan, tetapi juga menjadi upaya mencegah praktik korupsi agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jalan Baru Retak hingga Ditutup Terpal
Di sisi lain, persoalan kualitas infrastruktur jalan di Lampung Tengah juga menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah ruas jalan yang baru selesai dikerjakan dilaporkan sudah mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut terlihat dari munculnya retakan hingga bagian jalan yang patah. Bahkan, beberapa titik kerusakan tampak ditutup menggunakan terpal.
Kondisi ini menjadi perhatian karena pembangunan jalan seharusnya mampu menunjang aktivitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta menggerakkan perekonomian daerah.
Melalui penanganan perkara tersebut, Kejari Lampung Tengah berharap pembangunan infrastruktur di wilayah setempat dapat berjalan lebih baik dan merata.
Rita menegaskan, pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus menghasilkan infrastruktur berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Laporan/Editor : Ardiansyah
Berikan Komentar