Kejati Lampung Periksa 83 Kepala Sekolah dalam Kasus Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi

Kejati Lampung Periksa 83 Kepala Sekolah dalam Kasus Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi
Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa 83 kepala sekolah terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026

BACAGEH, Lampung Tengah-- Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa 83 kepala sekolah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, mengatakan pemeriksaan terhadap 83 saksi tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada Selasa, 17 November 2026.

"Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa 83 orang saksi dari unsur kepala sekolah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah," kata Kajari Dr. Rita Susanti, Selasa (17-11-2026).

Menurut Rita, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami pelaksanaan program, mekanisme pengelolaan kegiatan, serta informasi mengenai dugaan permintaan sejumlah uang kepada pihak-pihak terkait.

"Keterangan para saksi diperlukan untuk mengungkap fakta, menelusuri keterkaitan para pihak, dan memperkuat pembuktian perkara," ujarnya.

Sebelum memeriksa 83 kepala sekolah, penyidik Kejati Lampung telah memeriksa sejumlah saksi di Kantor Kejati Lampung pada 12 November 2026.

Penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi pada 10 November 2026. Salah satu lokasi yang digeledah adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang, dan bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan.

Rita mengatakan penyidik masih mendalami berbagai keterangan dan alat bukti untuk memperoleh gambaran utuh mengenai perkara tersebut. Penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana akan didasarkan pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Seluruh tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan kebutuhan pembuktian dan ketentuan hukum yang berlaku. Penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana akan didasarkan pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti," katanya.

Kejari Lampung Tengah Tangani Dugaan Korupsi Proyek Jalan

Selain perkara dugaan pemerasan program revitalisasi sekolah, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah juga menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin (Samping Pabrik BW), Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025. Proyek tersebut memiliki nilai anggaran Rp 14,935 miliar.

Dalam penanganan perkara ini, tim penyidik Kejari Lampung Tengah telah melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi pada 22 September 2026.

Penggeledahan dilakukan untuk mengamankan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk menelusuri kesesuaian kualitas, volume, dan spesifikasi pekerjaan dengan ketentuan kontrak.

Proses penanganan perkara tersebut masih berlangsung sesuai tahapan hukum yang berlaku.

Rita mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan melalui penyampaian informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengatakan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga bertujuan menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.

Adapun penanganan teknis dan perkembangan penyidikan dugaan pemerasan Program Revitalisasi Sekolah merupakan kewenangan Tim Penyidik Kejati Lampung.

Laporan/Editor: Ardiansyah 

Berikan Komentar