BACAGEH, Jakarta--Mengamankan aset perkebunan seluas lebih dari 600 ribu hektare, tak cukup mengandalkan penjagaan fisik. PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) didorong memperkuat komunikasi publik dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sebagai strategi mencegah konflik sosial sekaligus menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.
Penekanan tersebut disampaikan Penata Kehumasan Utama TK. II Divisi Humas Polri yang mewakili Kadivhumas Polri Brigjen Pol Komarudin dalam sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) PTPN I dan Polri di Jakarta, Selasa (17-11-2026).
Menurutnya, luas dan tersebarnya aset perkebunan PTPN I membuat pengamanan tidak bisa hanya mengandalkan pagar fisik. Perusahaan membutuhkan pagar sosial melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan hubungan dengan masyarakat sekitar.
"Aset PTPN I ini kebun yang berada di tengah masyarakat. Tidak mungkin dipagar karena luasnya luar biasa. Untuk menjaga agar tetap aman, ya pagar sosial. Caranya, perusahaan harus peduli dengan lingkungan," ujarnya.
Dia menilai, status aset negara yang dikelola PTPN I juga berpotensi memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, edukasi publik mengenai kepemilikan, fungsi, dan pemanfaatan aset perusahaan perlu dilakukan secara konsisten.
Tantangan lainnya adalah karakteristik tenaga kerja perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah dengan pola padat karya. Kondisi ini membutuhkan manajemen dan komunikasi yang adaptif, manusiawi, tetapi tetap terukur untuk menjaga kedisiplinan dan mencegah penyimpangan.
Divhumas Polri pun mendorong jajaran komunikasi publik PTPN I lebih proaktif menyampaikan kebijakan, kinerja, dan program strategis perusahaan. Informasi yang disampaikan harus akurat, berbasis data, serta mampu membangun pemahaman masyarakat dan pekerja.
"Humas harus proaktif mengabarkan langkah-langkah strategis perusahaan yang mengarah pada kebaikan bersama, terutama bagi masyarakat sekitar. Edukasi harus dilakukan secara masif," tegasnya.
Kerja sama PTPN I dan Mabes Polri tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) dengan PTPN III Holding. PKS berlaku selama tiga tahun, mulai 5 Oktober 2026 hingga 5 Oktober 2029.
Dalam implementasinya, sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat deteksi dini, verifikasi informasi, koordinasi, dan respons terhadap berbagai persoalan di wilayah perkebunan. Mulai dari status lahan tertanam maupun belum tertanam, persoalan komoditas, hingga potensi okupasi dan gangguan terhadap aset perusahaan.
Divhumas Polri juga menempatkan Kabid Humas Polda sebagai koordinator, fasilitator, verifikator, sekaligus pelapor di wilayah masing-masing. Koordinasi dilakukan bersama Regional Head PTPN I dengan dukungan penunjukan person in charge (PIC) di setiap wilayah.
Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan PTPN I Dinnar Araffah Utang menegaskan, komunikasi publik menjadi instrumen strategis untuk menjaga aset negara sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, dukungan Polri dalam publikasi dan edukasi masyarakat penting, terutama di wilayah yang menghadapi dinamika persoalan agraria dan hukum.
Ruang Digital Jadi Tantangan
Tantangan komunikasi PTPN I juga tercermin dari hasil pemantauan media sepanjang Oktober 2026. Isu program strategis perusahaan menjadi perhatian publik, disusul persoalan hukum, aktivitas perusahaan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Pemberitaan didominasi media online dan media sosial. Meski sentimen positif dan netral masih mendominasi, pemberitaan negatif tetap menjadi perhatian dan membutuhkan respons cepat serta terukur.
Kondisi tersebut menuntut perusahaan tidak sekadar aktif mempublikasikan pencapaian, tetapi juga mampu mendeteksi isu, memverifikasi informasi, dan menangani persoalan secara proporsional sebelum berkembang menjadi konflik.
"Sesuai amanat Pasal 12 PKS, sosialisasi dan implementasi kerja sama ini dilaksanakan bersama-sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami berharap sinergi ini dapat membangun komunikasi konstruktif, meminimalkan disinformasi mengenai aset perusahaan, dan mendukung iklim operasional perkebunan yang kondusif," kata Dinnar.
Sosialisasi berlangsung secara hibrida dan diikuti jajaran manajemen serta insan komunikasi PTPN I dari kantor pusat dan seluruh regional, bersama jajaran Humas Polda dan Polres di wilayah operasional perusahaan. (**)
Berikan Komentar