Bersama OJK, Pemprov Lampung Siapkan GEMA Perempuan Desaku Maju

Bersama OJK, Pemprov Lampung Siapkan GEMA Perempuan Desaku Maju
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran OJK membahas program kolaborasi GEMA Perempuan Desaku Maju

BACAGEH, Bandarlampung--Pemprov Lampung menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan desa. 

Program Gerakan Bersama (GEMA) Perempuan Desaku Maju disiapkan untuk mendorong kaum perempuan memiliki usaha produktif dan penghasilan mandiri.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membahas kolaborasi tersebut bersama OJK dalam Rapat Kerja Kolaborasi Strategis Gerakan Pemberdayaan Perempuan dalam Program Desaku Maju.

Rapat berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Selasa (20-10-2026).

Program GEMA tidak sekadar membuka akses pembiayaan. Perempuan desa juga akan mendapat pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, literasi keuangan, akses transaksi digital, serta perluasan pasar.

Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy mengatakan, program tersebut dirancang untuk menjadikan perempuan sebagai penggerak ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat pembangunan.

“Kita tidak ingin perempuan di desa hanya menjadi objek pembangunan, tetapi bagaimana mendorong mereka menjadi subjek atau penggerak utama ekonomi,” kata Otto.

Program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, terutama rumah tangga desil 1 hingga desil 4. Akses pembiayaan akan diikuti pelatihan dan pendampingan, agar modal yang diterima dapat digunakan untuk mengembangkan usaha produktif.

OJK juga akan memanfaatkan kelompok perempuan yang telah memiliki usaha, termasuk binaan PNM Mekaar, sebagai tempat belajar dan pendampingan. Perempuan yang belum berusaha dapat mengenali peluang dan belajar dari pelaku usaha yang sudah berjalan tanpa harus langsung mengambil pembiayaan.

Pada 2026, GEMA direncanakan menjadi proyek percontohan di lima desa. Selanjutnya pogram tersebut akan dikembangkan secara bertahap hingga 2030. Penentuan lokasi mempertimbangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), terutama wilayah yang masih membutuhkan penguatan akses keuangan.

Gubernur Mirza menilai, ketahanan ekonomi keluarga tidak cukup bertumpu pada pendapatan kepala keluarga. Perempuan dan generasi muda juga perlu didorong memiliki penghasilan sendiri.

“Kesejahteraan keluarga menjadi lebih meningkat karena pendapatannya tidak lagi bergantung hanya kepada kepala keluarga. Ketika perempuannya punya pendapatan dan anak mudanya di rumah juga punya penghasilan, ketahanan ekonomi keluarga di desa akan menjadi jauh lebih kuat,” kata Mirza.

Menurut gubernur, peningkatan produktivitas masyarakat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi desa. Karena itu, pemberdayaan perempuan harus terhubung dengan pelatihan vokasi, pengembangan keterampilan, serta pendampingan usaha sesuai potensi lokal.

Pemprov Lampung akan mengintegrasikan GEMA dengan sejumlah program pemberdayaan lainnya. Dukungan bagi sektor pertanian diperkuat melalui bantuan pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pupuk organik cair (POC). 

Generasi muda didorong berwirausaha melalui Taruna Entrepreneur, sedangkan perempuan diperkuat melalui GEMA. Pengembangan usaha juga diarahkan pada potensi lokal, mulai dari produksi pangan seperti cabai, kelompok usaha PKK, hingga potensi desa wisata dan produk unggulan daerah.

Program GEMA turut diselaraskan dengan Desaku Maju, Desa Tapis, Desa Ekspor dari Pekon, serta pengembangan desa wisata budaya dan alam. Integrasi itu diharapkan membuka akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk desa.

“Fokus utama kita adalah meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan yang sesuai dengan potensi lokal, sehingga perempuan dan keluarga di desa memiliki keterampilan, mampu mengembangkan usaha, serta memperoleh pendapatan yang lebih baik,” tegas Mirza.

Melalui GEMA, Pemprov Lampung dan OJK menargetkan pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada pelatihan dan akses keuangan. Program tersebut harus berlanjut pada tumbuhnya usaha produktif, peningkatan pendapatan, dan penguatan ketahanan ekonomi keluarga desa. (**)

Berikan Komentar