Investasi Lampung Tembus Rp7,3 Triliun, Serap 9.187 Tenaga Kerja

Investasi Lampung Tembus Rp7,3 Triliun, Serap 9.187 Tenaga Kerja

BACAGEH, Bandarlampung--Sepanjang semester I tahun 2026, realisasi investasi di Provinsi Lampung mencapai Rp7,3 triliun. Investasi tersebut menyerap 9.187 tenaga kerja, terdiri atas 9.180 tenaga kerja Indonesia dan tujuh tenaga kerja asing.

Capaian itu disampaik Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalama amanat tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Imam Ghozali, saat apel mingguan di Lapangan Korpri, kantor pemprov setempat, Senin (12-10-2026).

Berdasarkan sumbernya, investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp5,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp2,1 triliun.

Gubernur menyebut capaian investasi itu didukung peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan perizinan, promosi investasi, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, investasi menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah karena mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Investasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan negara, mendorong inovasi dan penguasaan teknologi, serta mendukung pembangunan infrastruktur.

Lampung memiliki sejumlah sektor potensial untuk dikembangkan, antara lain pertanian, perkebunan, kelautan, energi, dan pariwisata. Potensi sumber daya alam dan ketersediaan tenaga kerja dinilai menjadi modal untuk menarik investasi jangka panjang.

Untuk memperkuat daya tarik investasi, Pemprov Lampung mendorong penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).

Sistem perizinan berbasis risiko yang diterapkan sejak 2021 itu terus disempurnakan, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan perizinan secara daring untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Gubernur meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas. 

Menurutnya, pelayanan yang baik dan birokrasi yang efisien diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dia berharap koordinasi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar Lampung menjadi daerah tujuan investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan. (**)

Berikan Komentar