BACAGEH, Kotabumi--Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis memperketat evaluasi kinerja pejabat eselon II. Jika sebelumnya evaluasi dilakukan dalam rentang dua tahun, kini para pejabat dituntut menunjukkan hasil kerja dalam enam bulan.
Penegasan itu disampaikan Hamartoni saat melantik dan mengambil sumpah 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di Ruang Tapis, Kantor Pemkab Lampung Utara, Senin (12-10-2026).
Pelantikan tersebut merupakan hasil seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya kosong. Wakil Bupati Lampung Utara Romli turut hadir dalam kegiatan itu.
Hamartoni meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan langsung bekerja. Dia menegaskan, pejabat tidak boleh berlama-lama beradaptasi, tetapi harus segera menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat.
“Dulu dua tahun, tapi sekarang enam bulan harus dievaluasi,” kata Hamartoni.
Evaluasi berkala tersebut menuntut setiap pimpinan OPD bekerja dengan target yang jelas. Capaian program, kualitas pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah menjadi hal yang perlu dibuktikan melalui kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah.
Dengan pola evaluasi enam bulanan, para pejabat dituntut tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Mereka harus mampu menerjemahkan program pemerintah daerah menjadi hasil kerja yang terukur dan dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Hamartoni menyebut masih ada satu jabatan yang belum dapat dilantik karena menunggu rekomendasi Gubernur Lampung. Dengan demikian, pengisian jabatan pimpinan di lingkungan Pemkab Lampung Utara belum sepenuhnya rampung.
Berikut 10 pejabat eselon II yang dilantik: Maryadi sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Muhammad Erwinsyah sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Kasim sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.
Dicky Fahlevi Suudi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Meity Zahara sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja, Adila Indriani sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
SelanjutnyaL Dirgantara sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang. Muhammad Husnan Tamrin sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Biantori sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Hendry Dunant sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Tenggat evaluasi enam bulan menjadi ujian awal bagi para pejabat yang baru dilantik. Publik menunggu pembuktian melalui perbaikan pelayanan, pelaksanaan program, dan hasil pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. (ysn)
Editor: Nizar
Berikan Komentar