BACAGEH, Kalianda--Angka stunting di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus ditekan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di daerah itu tercatat 10,4 persen, lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen.
Capaian tersebut mengantarkan Lamsel meraih penghargaan sebagai kabupaten/kota berkinerja baik dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung 2026.
Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Jihan Nurlela selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Lampung kepada Wakil Bupati Lamsel M. Syaiful Anwar. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (30-9-2026).
Kepala Dinas Kesehatan Lamsel Devi Arminanto mengatakan, penurunan juga terlihat dalam data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).
“Konvergensi program menjadi bagian penting untuk memastikan intervensi penanganan stunting berjalan secara terintegrasi, berbasis data dan tepat sasaran,” kata Devi.
Data EPPGBM mencatat prevalensi stunting Lamsel turun dari 2 persen pada 2022 menjadi 1,2 persen pada 2026.
Menurut Devi, penanganan tidak hanya dilakukan terhadap balita yang sudah mengalami stunting. Intervensi dimulai sejak masa kehamilan hingga periode 8.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Sejumlah indikator pelayanan pada Semester I 2026 juga menunjukkan capaian tinggi. Pemberian ASI eksklusif mencapai 97,35 persen, MPASI 99,23 persen, pemantauan pertumbuhan anak bawah dua tahun 100 persen, pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri 98,65 persen, dan pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) mencapai 96,6 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah masih memperkuat sejumlah indikator yang dinilai perlu ditingkatkan. Penguatan dilakukan hingga tingkat keluarga dengan dukungan 1.067 posyandu dan 6.017 kader kesehatan.
Penanganan stunting melibatkan TPPPS, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, TPK, TP PKK, serta unsur masyarakat.
Devi mengatakan, Pemkab Lamsel akan melanjutkan pemutakhiran data keluarga berisiko stunting dan sasaran 8.000 HPK, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, memperkuat pendampingan keluarga dan edukasi gizi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempertahankan tren penurunan stunting dan mengejar target prevalensi 9 persen pada 2029.
Dalam rapat koordinasi itu, para wakil kepala daerah se-Lampung juga mengevaluasi pelaksanaan program, capaian intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta koordinasi lintas sektor untuk mencapai target penurunan stunting di masing-masing daerah. (**)
Berikan Komentar