BACAGEH, Metro--Jajaran Pemerintah Kota Metro bersama instansi vertikal menggelar rapat koordinasi bulanan. Rakor berlangsung aula kantor pemkot setempat, Selasa (4-3-2025).
Selain membahas evaluasi program kerja strategi peningkatan pelayanan masyarakat, rakor yang dipimpin langsung Walikota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Walikota Rafieq Adi Pradana itu juga membahas kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Walikota Metro Bambang Imam Santoso dalam rakor tersebut, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera membahas penanganan infrastruktur yang perlu direvitalisasi, antara lain: perbaikan jalan rusak, perbaikan TPAS Karangrejo, pencegahan banjir, peningkatan fasilitas umum lalu lintas, serta peningkatan pelayanan kesehatan.
Sedangkan Wakil WaliKota Metro Rafieq Adi Pradana menyampaikan, terkait kebijakan efesiensi anggaran. Menurut dia, kebijakan tersebut menjaditantangan utama dalam pelaksanaan program kerja tahun ini.
Dia menyebut kebijakan efesiensi tersebut bertujuan mencegah pemborosan dan memastikan alokasi anggaran pembanguan dilakukan secara tepat.
Rafieq menambahkan, bahwa efisiensi bukan sekadar pengurangan anggaran, melainkan menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan prioritas. Karena itu, dia meminta OPD memahami kebijakan tersebut dengan baik dan tidak serta-merta mengurangi anggaran tanpa pertimbangan matang.
"Ilmu tentang efisiensi anggaran tidak terlalu sulit untuk dipelajari, baik secara formal maupun nonformal. Ke depan, manajemen efisiensi akan menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan kebijakan di Kota Metro," kata Rafieq.
Selain itu, lanjut dia, diperlukan sinergi antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut, karena banyak anggaran yang tidak bisa dikelola oleh satu OPD saja. Beberapa kegiatan kemungkinan melibatkan lintas OPD, sehingga koordinasi yang baik menjadi sangat diperlukan.
"Saya yakin ilmu-ilmu ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari, baik secara formal maupun nonformal. Ke depan, manajemen efisiensi ini akan menjadi sangat penting bagi kita semua dalam menjalankan kebijakan di Kota Metro," jelasnya.
Lebih lanjut, Rafieq menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus sesuai arahan pemerintah pusat. Dia berharap, tidak ada permasalahan yang ditimbulkan karena adanya efisiensi anggaran.
Untuk anggaran sosial menurutnya tidak perlu ada efisiensi, dan dinas sosial diminta tetap berkoordinasi dengan sekretariat daerah dalam menjalankan kegiatan prioritas.
"Pemotongan anggaran lebih difokuskan pada perjalanan dinas sebesar 50 persen, acara seremonial, kajian, studi banding, seminar, serta publikasi," ungkapnya. Karena itu, dia juga meminta OPD untuk memperhatikan kegiatan yang bersifat seremonial, agar disesuaikan dengan efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden. (advertorial)
Berikan Komentar