BACAGEH, Kotabumi--Gagalnya tender massal 24 paket proyek infrastruktur senilai Rp27,155 miliar di Kabupaten Lampung Utara, berujung pada tekanan langsung ke organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Pemerintah daerah menilai kegagalan tersebut murni persoalan kinerja, bukan kendala eksternal.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Alamsyah Ahmad, secara terbuka menyatakan ketidaksabarannya atas kinerja OPD, khususnya Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK).
“Februari ini harus dibangun. Kalau tidak komit, masih molor, apalagi tidak digelar, maka bupati akan mengevaluasi. Ini kebijakan bupati,” tegas Alamsyah, Selasa (5-1-2026).
Pernyataan tersebut menjadi ultimatum birokrasi: proyek harus berjalan atau OPD siap menanggung konsekuensi. Sikap tersebut menegaskan, pimpinan daerah tidak lagi menerima alasan keterlambatan. Terlebih proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari janji politik Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis kepada masyarakat.
Baca Juga: Tunggu Langkah DPRD
Meski pihak SDABMBK menyebut proyek hanya tertunda dan akan digelar awal 2026, pernyataan Plh Sekda justru menempatkan klaim tersebut di bawah tekanan.
Secara administratif, proyek-proyek itu bersumber dari APBD murni 2025 dan tidak kembali tercantum dalam APBD 2026.
Sumber internal di Pemkab Lampung Utara menyebut tanpa keputusan politik khusus dari bupati, proyek-proyek tersebut kehilangan dasar anggaran.
“Kalau APBD murni dan tidak terlaksana, dananya sudah dialihkan. Jadi ini bukan soal mau atau tidak, tapi ada atau tidak anggarannya,” ujar sumber tersebut.
Tekanan terhadap OPD kian menguat karena dampak kegagalan proyek dirasakan langsung oleh masyarakat. Puluhan paket jalan dan jembatan yang batal tersebar di lebih dari 10 kecamatan, menyentuh kebutuhan dasar akses dan mobilitas warga.
Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga SDABMBK Lampung Utara Rio Alaska, mengakui pengendalian proyek baru dilakukan pada Oktober 2025, saat sebagian paket belum memasuki tahap lelang. Pengakuan itu memperkuat dugaan lemahnya perencanaan dan manajemen proyek di tingkat OPD. (**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar