BACAGEH, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung mendorong sepuluh provinsi anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) memperkuat kolaborasi menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah mengintegrasikan data pangan lintas daerah melalui platform digital SIMPUL PANGAN.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi FKD-MPU, di Bandarlampung, Kamis (19-11-2026). Dalam kegiatan itu, FKD-MPU juga meluncurkan Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, kerja sama sepuluh provinsi harus menghasilkan program konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan tantangan distribusi menuntut daerah memperkuat kolaborasi, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan harga.
"Kerja sama antardaerah harus diwujudkan melalui program nyata. Kami berkomitmen mendukung agar seluruh target yang telah disepakati dapat terealisasi," kata Marindo.
Melalui SIMPUL PANGAN, pemerintah daerah didorong mengintegrasikan data pasokan dan kebutuhan pangan untuk memetakan kondisi setiap wilayah secara cepat dan akurat. Dengan sistem tersebut, daerah surplus diharapkan dapat membantu wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Marindo memaparkan empat strategi memperkuat ketahanan pangan: memperlancar perdagangan dan distribusi antardaerah, membangun kemitraan BUMD pangan dengan pelaku usaha dan kelompok tani. Selanjutnya: mengembangkan teknologi pertanian, serta memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah.
"Inilah esensi kerja sama antardaerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah," terang Marindo.
Selain pangan, Lampung juga mendorong kolaborasi promosi pariwisata melalui paket perjalanan lintas provinsi. Posisi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera dan Jawa dinilai menjadi peluang untuk membangun jaringan wisata antardaerah.
Sejumlah destinasi unggulan Lampung, seperti: Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ditawarkan untuk dipadukan dengan destinasi wisata provinsi anggota lainya.
"Kami menawarkan promosi bersama destinasi wisata antardaerah sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu jaringan perjalanan wisata," kata Marindo.
Kerja sama FKD-MPU juga mencakup penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Marindo berharap, forum tersebut menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi realistis yang dapat segera dijalankan seluruh anggota.
Dalam diskusi itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah memaparkan strategi optimalisasi produksi pangan nasional. Sementara Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata Rickayatul Muslimah membahas pengembangan wisata berkelanjutan dan integrasi perjalanan wisata lintas daerah.
Sepuluh provinsi anggota FKD-MPU meliputi: Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Pemprov Lampung berharap, peluncuran SIMPUL PANGAN tidak berhenti sebagai inovasi digital, tetapi menjadi instrumen koordinasi nyata untuk menjaga pasokan, menekan gejolak harga, dan memperkuat ketahanan pangan lintas daerah. (**)
Berikan Komentar