BACAGEH, Bandarlampung-- Proyek pelebaran Jalan RE Martadinata, Kota Bandarlampung, masih dibayangi persoalan pembebasan lahan. Selain terkendala administrasi kepemilikan tanah, proyek itu juga tersandung perbedaan pandangan antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kepala Dinas BMBK Lampung M. Taufiqullah mengatakan, proses pengadaan tanah belum berjalan mulus. Persoalan muncul mulai dari identifikasi bidang tanah, administrasi kepemilikan, hingga penetapan dan pembayaran ganti rugi.
Bahkan, sejumlah pemilik lahan belum berhasil ditemukan. Persoalan semakin rumit akibat perbedaan penafsiran ketentuan garis sempadan bangunan yang ditetapkan 20 meter dari as jalan di wilayah Bandarlampung.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Dinas BMBK telah meminta pendapat hukum (legal opinion) kepada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandarlampung. Langkah tersebut ditempuh guna memperoleh kepastian hukum, khususnya terkait penerapan aturan garis sempadan bangunan.
Meski persoalan pembebasan laha itu belum tuntasny, BMBK tetap menargetkan struktur badan jalan rampung seluruhnya pada Desember 2026. Bagian pelebaran yang belum dapat dikerjakan akan disesuaikan dengan perkembangan pengadaan tanah.
Pemprov Lampung sebelumnya telah menambah anggaran Rp35 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan proyek ruas Jalan RE Martadinata hingga Lempasing–Padangcermin, Kabupaten Pesawaran.
Tambahan tersebut melengkapi anggaran awal Rp25 miliar. Dengan demikian, total anggaran pengadaan tanah mencapai sekitar Rp60 miliar. (**)
Berikan Komentar