BACAGEH, Bandarlampung--Dualisme induk organisasi cabang olahraga tinju di Lampung, berpotensi mengganggu persiapan Porprov X 2026. DPRD Lampung pun turun tangan. Kepentingan atlet menjadi taruhan di tengah tarik-menarik kepengurusan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) dan Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati).
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mempertemukan KONI Lampung, Dinas Pemuda dan Olahraga serta pengurus Pertina dan Perbati, Kamis (12-11-2026). Pertemuan tersebut digelar untuk mencari jalan keluar, agar konflik organisasi tidak merampas kesempatan atlet berlaga di Porprov.
Giri menegaskan, dualisme kepengurusan tidak boleh mengorbankan pembinaan maupun masa depan atlet. Penyelesaian harus mengutamakan prestasi dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
"Olahraga tinju Lampung harus mampu berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Persoalan ini harus diselesaikan bersama demi peningkatan pembinaan atlet," kata Giri.
Dia juga mendorong kedua organisasi mencari titik temu dan membuka peluang sinergi pembinaan. Khusus keikutsertaan di Porprov, dia menyerahkan keputusan teknis kepada KONI Lampung, dengan harapan atlet binaan Pertina maupun Perbati tetap mendapat kesempatan sepanjang memenuhi regulasi.
Wakil Ketua Umum KONI Lampung Riagus Ria mengatakan, pihaknya telah berupaya memediasi kedua organisasi agar polemik tidak berlarut hingga pelaksanaan technical meeting Porprov.
Bahkan, muncul usulan agar Pertina dan Perbati dilebur menjadi satu organisasi. Usulan tersebut akan diteruskan KONI Lampung ke pengurus pusat.
"Kami berharap persoalan ini selesai sebelum technical meeting Porprov. Ketua DPRD mengusulkan kedua organisasi dilebur menjadi satu. Usulan ini akan kami sampaikan ke pusat," kata Riagus.
Mengenai peluang atlet tampil di Porprov, KONI membuka kemungkinan pendataan ulang jika ditemukan kekeliruan administrasi. Atlet yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan terkait keikutsertaan dalam kompetisi nasional dan Pelatnas, tetap berpeluang bertanding.
"Atlet yang terafiliasi dengan Perbati Lampung dimungkinkan ikut Porprov. Tinggal mengikuti aturan dan mekanisme yang ditetapkan pusat," terangnya.
KONI mengapresiasi langkah DPRD Lampung. Namun, penyelesaian dualisme itu bukan sekadar memastikan cabang tinju bisa dipertandingkan di Porprov. Lebih dari itu, Lampung membutuhkan kepastian organisasi agar pembinaan tidak tersandera konflik dan regenerasi petinju berprestasi tetap berjalan. (**)
Berikan Komentar