BACAGEH, Kalianda--Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) menyiapkan perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, peningkatan penerimaan tersebut ditegaskan tidak boleh membebani masyarakat maupun menghambat investasi dan dunia usaha.
Komitmen itu disampaikan Bupati Lamsel Radityo Egi Pratama saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, Rabu (11-11-2026).
Egi mengatakan, perubahan regulasi tersebut tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, daya beli, kepastian hukum, serta iklim investasi.
Menurutnya, penyempurnaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 diperlukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan fiskal nasional, ketentuan perundang-undangan, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
"Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah substansi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Dalam Raperda tersebut, sejumlah ketentuan akan disesuaikan, mulai dari objek dan tarif pajak hingga pengaturan retribusi daerah. Pemkab juga membuka peluang optimalisasi PAD melalui penambahan dan penyempurnaan objek retribusi.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi pelayanan kesehatan, kebersihan, pemanfaatan aset daerah, kualitas lingkungan, hingga penggunaan ruang jalan untuk infrastruktur dan jaringan telekomunikasi.
Meski demikian, Egi meminta optimalisasi pendapatan tidak dilakukan secara berlebihan hingga menekan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
Menurutnya, penguatan kapasitas fiskal daerah harus berjalan seimbang dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Peningkatan PAD juga harus berdampak pada pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Egi berharap pembahasan Raperda bersama DPRD berlangsung terbuka dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan pandangan, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan daerah.
Raperda tersebut dijadwalkan dibahas bersama DPRD dan perangkat daerah terkait pada 12–16 November 2026.
Pembahasan itu akan menjadi kesempatan untuk mengkaji setiap ketentuan, terutama terkait penyesuaian objek dan tarif pajak serta retribusi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Pemkab Lampung Selatan berharap perubahan regulasi tersebut dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat, keberlangsungan usaha, dan iklim investasi. (**)
Berikan Komentar