BACAGEH, Bandarlampung--Sudah lebih dari sebulan, antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU di Lampung masih terus mengular. Di tengah persoalan yang belum terurai itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan tambahan kuota solar 15 persen dan Pertalite 7 persen untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Budhi Darmawan mengatakan, usulan penambahan kuota tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini, belum ada keputusan mengenai tambahan pasokan BBM bersubsidi untuk Lampung.
“Pemprov Lampung mengusulkan tambahan sekitar 15 persen untuk solar dari kuota tahunan dan 7 persen untuk BBM Pertalite pada Nataru,” kata Budhi seusai rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolda Lampung, Selasa (27-10-2026).
Menurut Budhi, kebutuhan BBM cenderung meningkat menjelang Nataru dan berpotensi melampaui kuota harian. Karena itu, penambahan kuota dinilai penting untuk menjaga pasokan sekaligus mengantisipasi lonjakan permintaan selama periode libur akhir tahun.
Pemprov Lampung berharap kuota BBM setidaknya dipertahankan, bahkan ditambah. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. “Diharapkan nantinya minimal tetap atau ada penambahan kuota baru. Namun, kebijakannya menunggu dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain mengusulkan tambahan kuota, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kelancaran pasokan. Budhi menyebut pasokan BBM impor yang sebelumnya harus melalui Pelabuhan Merak kini dapat bersandar di Pelabuhan Panjang, Lampung.
Perubahan jalur distribusi tersebut diharapkan memperkuat pasokan BBM di Lampung menjelang Nataru. Pemprov juga berharap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyetujui penambahan kuota, terutama untuk solar dan Pertalite. “Harapannya, kebutuhan BBM masyarakat selama Nataru bisa terjamin,” kata Budhi.
Meski pembatasan kendaraan besar di sejumlah SPBU dinilai membantu mengurangi antrean, persoalan distribusi BBM bersubsidi di Lampung belum sepenuhnya teratasi. Budhi mengatakan, tingginya permintaan menjadi salah satu faktor antrean masih terjadi. Selisih harga yang cukup besar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi turut mendorong masyarakat memilih solar dan Pertalite.
“Pembatasan kendaraan besar di SPBU cukup mengurangi antrean. Namun, permintaannya memang masih tinggi akibat selisih harga yang cukup besar, sehingga antrean masih terjadi,” jelasnya.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Polda Lampung akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Pembahasan mencakup data kuota BBM, pemantauan kondisi di lapangan, serta evaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan.
Dalam rapat koordinasi itu, kata Budhi, turut dibahas penindakan yang telah dilakukan Polda Lampung. Selanjutnya, tim gabungan direncanakan turun langsung ke lapangan untuk memantau distribusi BBM dan mencari solusi atas antrean yang masih berlangsung.
Penambahan kuota dan perbaikan distribusi diharapkan dapat menekan antrean sekaligus menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat Lampung menjelang libur Natal dan Tahun Baru. (**)
Berikan Komentar