BACAGEH, Kotabumi--Bupati Lampung Utara (Lampura) Hamartoni Ahadis mengingatkan wartawan, agar mengedepankan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Terutama berita yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum dan melibatkan pemerintah daerah.
Pesan itu disampaikan Hamartoni saat menerima kunjungan DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Lampura, Rabu (9-9-2026).
Hamartoni menegaskan pers merupakan mitra pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Kritik melalui pemberitaan, kata dia, tetap penting.
Namun, kritik harus dibangun melalui verifikasi dan konfirmasi.
Hamartoni menyoroti pemberitaan soal pengadaan lahan untuk program Sekolah Rakyat di Lampura yang belakangan ramai dan disebut memiliki dugaan indikasi korupsi.
Menurutnya, pemerintah daerah sebagai pihak yang diberitakan semestinya dikonfirmasi terlebih dahulu.
“Sehingga beritanya berimbang. Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak pemerintah biar mendapatkan informasi yang benar,” kata Hamartoni, dikutip dari rilis Kominfo Lampura yang diunggah melalui akun Facebook resmi Kominfo.
Hamartoni menyayangkan jika klarifikasi justru dilakukan kepada lembaga lain tanpa meminta penjelasan pemerintah daerah.
“Ini malah klarifikasinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
Dia menilai keberimbangan penting, agar publik mendapat informasi secara utuh. Pemerintah, kata dia, juga harus diberi ruang menjelaskan fakta dan konteks sebelum berita diterbitkan.
Dalam pertemuan itu, Hamartoni turut mengapresiasi keberadaan KWRI sebagai organisasi profesi yang dinilai memiliki perhatian terhadap pembangunan Lampung Utara. (ysn)
Editor: Nizar
Berikan Komentar